Sudah 1.300 Hari Wartawan Al Jazeera Ditahan Pemerintah Mesir
Otoritas Mesir telah memperpanjang penahanan jurnalis Al Jazeera Mahmoud Hussein 45 hari lagi. Saat ini, Mahmoud Hussein telah menjalani sekitar 1.300 hari penahanan setelah penangkapannya, 20 Desember 2016 ketika dia melakukan kunjungan pribadi untuk melihat keluarganya.
Hussein, warga negara Mesir, dituduh "menghasut institusi negara dan menyiarkan berita palsu dengan tujuan menyebarkan kekacauan", tuduhan yang dibantahnya dan Jaringan Media Al Jazeera.
Jaringan yang berbasis di Doha telah berulang kali menyerukan pembebasan Hussein.
Pada Mei 2019, pengadilan Mesir menolak permintaan jaksa penuntut negara untuk membebaskannya. Pengadilan melakukan penyelidikan baru terhadapnya dengan tuduhan yang tidak ditentukan dan mengembalikannya ke penjara, tulis Al Jazeera.com.
Penahanannya dianggap sudah melanggar hukum pidana Mesir, yang menetapkan jangka waktu penahanan praperadilan maksimum 620 hari bagi individu yang diselidiki untuk suatu tindak pidana.
Saat berada di sel isolasi, Hussein mengalami patah lengan dan ditolak perawatan medis yang tepat.
Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meminta Mesir untuk mengakhiri "penahanan sewenang-wenang" Hussein, dengan mengatakan "solusi yang tepat adalah segera membebaskan Hussein".
Bulan lalu, jurnalis veteran Mesir Mohamed Monir meninggal setelah tertular virus corona. Dia tertular dalam penahanan praperadilan, menyusul penangkapannya karena muncul di Al Jazeera, yang dilarang oleh pemerintah Mesir.
Pria berusia 65 tahun itu meninggal seminggu setelah dia dirawat di rumah sakit karena COVID-19 setelah dibebaskan dari penahanan pada awal Juli karena penyakitnya.
Dalam sebuah pernyataan pada saat itu, Al Jazeera mengatakan pihaknya "sedih dan sangat kecewa" dengan kematian Monir setelah tertular COVID-19 selama "pemenjaraan tanpa izin" dan menyatakan belasungkawa kepada keluarga jurnalis.
"Kami mengulangi keseriusan dari kondisi kesehatan yang memburuk di penjara Mesir di tengah pandemi COVID-19," katanya, sambil mencatat fasilitas yang penuh sesak "dikenal karena kondisinya yang tidak higienis, yang selama pandemi saat ini dapat menjadi ancaman bagi narapidana, pada akhirnya. membahayakan hidup dan kesejahteraan mereka ".
Sejak penggulingan Presiden Mesir Mohamed Morsi pada 2013, seorang anggota senior Ikhwanul Muslimin, pemerintah Mesir di bawah Presiden Abdel Fattah el-Sisi menganggap Al Jazeera sebagai musuh nasional Mesir karena liputannya tentang kelompok tersebut.
Pada tahun yang sama, Mesir menangkap dan kemudian memenjarakan Abdullah Elshamy, Baher Mohamed, Mohamed Fahmy dan Peter Greste dari Al Jazeera dengan tuduhan menyebarkan "berita palsu" - kasus-kasus yang dikutuk secara luas oleh media internasional dan banyak politisi. Semuanya sejak itu dibebaskan.
Seorang mantan pemimpin redaksi Al Jazeera Arabic dijatuhi hukuman mati in absentia karena konon membahayakan keamanan nasional.
Beberapa jurnalis Al Jazeera lainnya juga telah didakwa secara tidak sengaja menyebarkan kebohongan dan mendukung "teroris" - rujukan pada organisasi Ikhwanul Muslimin yang dilarang.
Sejak menyingkirkan Mursi dalam kudeta, Presiden Abdel Fattah el-Sisi telah melakukan tindakan keras yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap perbedaan pendapat, menangkap ribuan orang dan mengembalikan kebebasan yang dimenangkan setelah pemberontakan tahun 2011 yang mengakhiri beberapa dekade pemerintahan oleh Hosni Mubarak.
Reporters Without Borders menempatkan Mesir di peringkat 166 dari 180 dalam Indeks Kebebasan Pers 2020. (nis)